Ngamprah, PI – Guru-guru honorer Kab. Bandung Barat eolah-olah merasa ketakutan menjelang penerimaan PNS di Kab. Bandung Barat. Ironisnya, mereka dianggap selama ini sudah banting tulang bekerja, namun yang diperoleh sangat minim. Alhasil, guru hasil seleksi CPNS 2009, akan menggeser peran mereka bahkan mengussir mereka.

 

Tampaknya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KBB (Kab. Bandung Barat) Agus Maulana juga tidak memberi apresiasi semestinya bagi guru honorer. Tak pelak, guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Bandung Barat, Kamis (15/10). Dalam aksinya, mereka menuntut adanya evaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat Agus Maulana.

 

Suherman Firdaus salah seorang orator aksi, menyatakan, guru honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun tidak pernah diberi ruang khusus untuk diangkat menjadi PNS. Sekarang ini para guru honorer ditempatkan pada posisi tawar yang sangat rendah dan malah tidak terhormat. “Masih banyak guru honorer yang mencari penghasilan tambahan di luar profesinya sebagai guru, ini terjadi karena sangat minimnya honor yang diterima. Bahkan gaji yang didapat lebih kecil dari buruh bangunan,” tutur Suherman.

 

Sayangnya, aksi untuk menyampaikan pendapat di lingkungan dinas pendidikan Kab. Bandung Barat ternyata muncul intimidasi. Hal ini membuktikan bahwa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan KBB sangat takut dikoreksi dan jauh dari keterbukaan publik.

 

Ketua PGHI Kab. Bandung Barat, Rusniati merasa prihatin dengan adanya intimidasi dari oknum melalui pesan singkat setiap kali berunjuk rasa. Terakhir pesan singkat bernada ancaman berbunyi, “Hentikan pergerakan Anda, dampaknya pada diri Anda sendiri, akan tidak nyaman bagi diri sendiri, ramalan”. “Ancaman pemecatan bukan hanya diterima sekarang saja, tapi hampir setiap kali berunjuk rasa,” tegas Rusniati.

 

Setelah hampir satu jam berorasi di atas mobil bak terbuka, Rusniati bersama 11 orang guru honorer melakukan audiensi dengan Asisten Pemerintahan Agus Gusmana, Asisten Administrasi Umum Eddy Saputra, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Asep Ilyas, perwakilan Disdikpora Tatang Bachtiar, dan Ketua PGRI Kab. Bandung Barat, Adung.

 

Asisten Administrasi Umum, Eddy Saputra mengatakan, Pemkab Bandung Barat memberi ruang terbuka bagi guru honorer yang ingin menjadi PNS melalui seleksi CPNS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebanyak 6.000 tenaga honorer yang memenuhi persyaratan seleksi CPNS memiliki peluang yang sama dengan peserta seleksi dari umum.

 

“Berkaitan dengan aspirasi pemberian upah bagi 6.000 orang tenaga honorer dari Pemkab Bandung Barat sebesar Rp 1 juta/bulan, atau sama dengan besaran UMK (upah minimum kabupaten), perlu diusulkan dulu ke dewan, bahkan ke pemerintah pusat. Pasalnya untuk memberikan upah 6.000 guru honorer membutuhkan anggaran Rp 72 miliar/tahun atau Rp 6 miliar/bulan. Untuk saat ini, tak mungkin bisa dibiayai dari APBD Kab. Bandung Barat. Jika APBD digunakan, pembangunan bisa stagnan,” papar Eddy.

 

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Agus Maolana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat belum bisa ditemui. (***/Des)

Comments

Search

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."