Jakarta, PI - Kementerian Negara BUMN menetapkan 14 program prioritas yang menjadi agenda kelanjutan pembinaan dan pengawasan BUMN, hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu di Jakarta belum lama ini.

“Ke 14 program tersebut harus menjadi prioritas pemerintah, menteri dan pejabat Kementerian BUMN periode mendatang,” kata Said.

Reformasi birokrasi, reformasi kepemimpinan BUMN, peningkatan koordinasi antar lembaga, program “right sizing”, restrukturisasi dan penyelesaian BUMN rugi merupakan bagian dari 14 program prioritas untuk pembinaan dan pengawasan BUMN.

Lebih lanjut Said mengatakan, program privatisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/SLA, penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS) juga masuk dalam program prioritas tersebut.

Adapun program lainnya, penataan sistem remunerasi, penyesuaian sistem akuntansi, penetapan dividen, pembentukan BUMN Fund, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menurut Said, 14 program prioritas tersebut tertuang dalam “Memori Jabatan Menteri Negara BUMN Periode Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009”, yang segera disampaikan kepada pemerintahan kabinet 2009-2014.

“Sebelum Kabinet Indonesia Bersatu berakhir laporan ini sudah harus disampaikan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil kepada pemerintah,”ujar Said.
Selanjutnya Said mengatakan, pada periode 2004-2009 kinerja BUMN melonjak tajam, bahkan parameter kinerja keuangan meningkat rata-rata di atas 150 persen dibanding periode lima tahun sebelumnya.

“Peningkatan tersebut tercermin dari peningkatan modal, aset, pendapatan, laba bersih, belanja modal, setoran dividen, hingga menurunkan sejumlah kerugian BUMN,”jelasnya.

Dari sisi total aset BUMN, terjadi kenaikan 165,94 persen, dari Rp 1.191,87 triliun tahun 2004 menjadi Rp 1.977,8 triliun pada 2008., “Total aset hingga akhir 2009 belum dihitung karena periodenya belum berakhir. Tetapi akan terjadi kenaikan yang besar lagi,” tambah Said.

Saat bersamaan, ekuitas naik 143 persen dari Rp 336 triliun menjadi Rp 326 triliun, pendapatan naik 220 persen dari Rp 527 triliun menjadi Rp1.162 triliun, laba bersih naik 212 persen menjadi Rp 78,5 triliun dari sebelumnya Rp 36,9 triliun

Adapun belanja operasional (opex) pada 2004-2008 mencapai Rp 1.028 triliun, melonjak 227 persen dari Rp 453 triliun periode sebelumnya. Said menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada periode 2004-2009, dan dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan yang dihadapi BUMN, maka kebijakan pembinaan BUMN harus didasarkan pada tiga aspek yaitu, pertama, secara korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, secara birokrat dapat dilaksanakan, dan ketiga, secara politik dapat diterima.(***/Naf)